0086-21-58386256
Manado (ANTARA News) - Pemerintah menegaskan bahwa larangan ekspor pasir, tanah, dan top soil (tanah humus) diberlakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS - Indonesia secara resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Kedua aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun …
JAKARTA, KOMPAS — Pemberian izin usaha pertambangan komoditas pasir laut sejak tahun lalu tak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan pemerintah …
Keputusan membuka kembali ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) lewat dua peraturan, yakni Peraturan Menteri …
Sejak pemerintah Indonesia mengumumkan larangan ekspor pasir silika pada November 2018, banyak orang bertanya-tanya mengapa kebijakan ini diambil dan apa dampaknya bagi industri dan ekonomi …
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengekspor pasir laut ke Malaysia melalui kerangka kerja sama antarpemerintah. Pemerintah berencana mencabut larangan ekspor pasir laut. Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengekspor pasir laut ke Malaysia melalui kerangka kerja sama antarpemerintah. Sukses. liputan6. CARI.
SANKSI PENAMBANGAN PASIR LAUT ILEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN WILAYAH (Gerhart Naibaho,Ida Nurlinda, Maret Priyanta) serta sinkronisasi hukum. 6 selain itu metode ini juga dilakukan terhadap doktrin serta asas dalam ilmu hukum.7 Adapun spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis untuk memberi gambaran serta analisis dengan objek …
Namun, pemerintah tak gentar untuk tetap maju memproses pembukaan kembali kegiatan ekspor pasir laut yang telah dilarang selama 20 tahun lebih; Paling dominan dari …
Untuk diketahui, pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas aturan sebelumnya. Kebijakan ini membuat puluhan perusahaan bergegas mengajukan izin, dengan sekitar 66 perusahaan saat ini menunggu persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Liputan6, Kepri - Pulau Nipa, salah satu pulau terdepan Indonesia, menyita perhatian pemerintah pada awal 2000 akibat penambangan pasir yang diekspor untuk reklamasi daratan Singapura. Sampai saat ini, kekhawatiran akan hilangnya pulau itu masih ada. Terlebih dengan adanya gerusan abrasi ke kepulauan tersebut.
TINJAUAN TENTANG PENAMBANGAN PASIR A. Pengertian Pertambangan dan Pengaturan Penambangan Pasir 1. Pengertian Pertambangan ... Pasal 104 mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian ... 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969, telah ditentukan prosedur dan syarat-syarat untuk ...
KKP Sebut Aturan Penambangan Pasir Laut untuk Bersihkan Sedimentasi. Oleh Djati Waluyo. 24 September 2024, 11:02. ... Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. ... "Peminat yang jumlah semulanya di atas 100 perusahaan kini hanya 66 saja dan masih terus akan diverifikasi kesiapan finansialnya, …
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah kabupaten kediri dalam menanggulangi penambangan pasir illegal dan upaya-upaya yang Baru-Baru Ini Dicari Tidak ada hasil yang ditemukan
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang …
Jakarta - batamtimes.co - Tepatnya tanggal 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut mengatur pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur dan prasarana, serta kegiatan ekspor. Melalui regulasi …
Akan tetapi, alasan di balik larangan ekspor di era Presiden Megawati tersebut tak menyurutkan pemerintah saat ini untuk kembali melegalisasi kegiatan ekspor pasir laut. Pemerintah era Presiden Joko Widodo memiliki landasan atas terbitnya aturan pengolahan hasil pasir laut yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan ekspor pasir laut.
Kegiatan usaha penambangan pasir laut di perairan Kepulauan Riau, yang terdiri atas kegiatan pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut, untuk reklamasi pantai Singapura telah menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut, rusaknya daerah perikanan tangkap dan perikanan budidaya, keterpurukan nelayan dan pembudidaya ikan ...
Pewarta: Heri Kusnadi . koran SINAR PAGI, Ogan Ilir,– Guna mencegah konflik berkepanjangan antara Desa Seridalam dengan Desa Tanjung Temiang, Pemerintah Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), dipasang Plang larangan penambangan pasir diperbatasan yang masih berstatus sengketa tersebut. Camat Tanjung Raja, Edi Rahmad …
INIKATA.co.id – Usai dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto diharapkan mencabut kebijakan Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut.. Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa mengatakan, pada 15 Mei 2023 lalu, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil …
Pada tanggal 15 Mei 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Latar belakang lahirnya kebijakan ini adalah dalam rangka untuk menyehatkan ekosistem laut dengan cara mengambil sedimentasi yang berupa pasir laut …
SOLO – Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Akademisi sekaligus advokat senior dari Surakarta, pada 15 Oktober 2024 telah melakukan langkah strategis dalam mencegah kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mengenai rencana eksploitasi Pasir Laut yang berpotensi merusak ekosistem laut di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun …
Jaring Nusa menyebut kebijakan tersebut ekstrim karena telah menganulir sejumlah kebijakan yang melarang penambangan pasir dan ekspor pasir laut yang telah …
Contribute to luoruoping/id development by creating an account on GitHub.
Keputusan membuka kembali ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) lewat dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan …
Sebab, penambangan pasir laut berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, khususnya kerusakan ekosistem laut. Baca juga: Malaysia dan Kamboja Kompak Larang Ekspor Pasir Laut ke Singapura "Kami mewanti-wanti pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini, karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana," ujar Daniel ...
Penambangan Pasir Secara Ilegal ... Dari pengertian di atas, maka secara teknis terdapat 4 (empat) kelompok jenis komoditas tambang, yaitu: ... ke dalam suatu golongan diatur denga peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Penggolongan Bahan-Bahan Galian Pasal 1, di mana bahan galian dapat digolongkan sebagai berikut3:
SuaraBanyuurip – Athok Moch Nur Rozaqy. Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Ngraho, bersama Pemerintah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mensosialisasikan larangan penambangan pasir mekanik di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, di balai desa setempat, Sabtu (14/2/2015).
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.2 Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal yang di lakukan oleh lembaga hukum …
Kembali ke tahun 2007 saat Indonesia menegaskan larangan ekspor pasir laut di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah Singapura sempat meradang …
Jakarta – . Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan meminta Pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut.Dia berpendapat kebijakan itu bisa berdampak pada ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial. "Kami mewanti-wanti Pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini …
Petugas di Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 saat menyetop operasi kapal penambang pasir laut di perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Minggu (13/2/2022). JAKARTA, KOMPAS — Pemberian izin usaha pertambangan komoditas pasir laut sejak tahun lalu tak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah. …
Pengawasan pengusahaan pasir laut adalah suatu kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur dan memantau aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan …